alexametrics

新亚洲体育城到昆明站

  • <tr id='r6b5Zb'><strong id='r6b5Zb'></strong><small id='r6b5Zb'></small><button id='r6b5Zb'></button><li id='r6b5Zb'><noscript id='r6b5Zb'><big id='r6b5Zb'></big><dt id='r6b5Zb'></dt></noscript></li></tr><ol id='r6b5Zb'><option id='r6b5Zb'><table id='r6b5Zb'><blockquote id='r6b5Zb'><tbody id='r6b5Zb'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='r6b5Zb'></u><kbd id='r6b5Zb'><kbd id='r6b5Zb'></kbd></kbd>

    <code id='r6b5Zb'><strong id='r6b5Zb'></strong></code>

    <fieldset id='r6b5Zb'></fieldset>
          <span id='r6b5Zb'></span>

              <ins id='r6b5Zb'></ins>
              <acronym id='r6b5Zb'><em id='r6b5Zb'></em><td id='r6b5Zb'><div id='r6b5Zb'></div></td></acronym><address id='r6b5Zb'><big id='r6b5Zb'><big id='r6b5Zb'></big><legend id='r6b5Zb'></legend></big></address>

              <i id='r6b5Zb'><div id='r6b5Zb'><ins id='r6b5Zb'></ins></div></i>
              <i id='r6b5Zb'></i>
            1. <dl id='r6b5Zb'></dl>
              1. <blockquote id='r6b5Zb'><q id='r6b5Zb'><noscript id='r6b5Zb'></noscript><dt id='r6b5Zb'></dt></q></blockquote><noframes id='r6b5Zb'><i id='r6b5Zb'></i>

                Sprindik Pimpinan KPK; Dalilnya Mana?

                Oleh : Nurul Ghufron *)
                13 Januari 2020, 19:48:01 WIB

                PERTANYAAN?mengenai kewenangan pimpinan KPK untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan (sprinlidik), penyidikan (sprindik), dan penuntutan (sprintut) berdasar UU No 19/2019 menjadi relevan saat KPK memulai OTT bupati Sidoarjo dan komisioner KPU pekan lalu.

                Sebelumnya hanya didengungkan pakar hukum dan aktivis antikorupsi ketika proses revisi UU KPK. Nalar keraguan itu juga dibenarkan pimpinan saat itu sebagai bagian dari 26 isu pelemahan KPK. Bahwa pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut sehingga mereka ke depan tidak berwenang membuat sprindik.

                Keraguan itu bermula dari penghapusan pasal 21 ayat (4) UU No 30/2002 pada perubahan UU KPK (UU No 19/2019) yang menyatakan bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Tentu ada maksudnya. Yaitu, asumsinya, pembentuk undang-undang tidak lagi memberikan wewenang bagi pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut.

                Alhasil, kesangsian atas kewenangan KPK tersebut berbuntut pada keraguan atas nama siapakah pimpinan KPK yang meneken spindik. Namun,?untungnya ketua KPK terpilih Firli Bahuri merupakan polisi aktif yang karena itu adalah penyidik Polri sehingga tidak masalah. Namun, apa iya hukum didasarkan pada kebetulan, kalau bukan Firli berarti tidak bisa?

                Problem selanjutnya, bagaimana untuk menerbitkan sprintut kalau diasumsikan bahwa benar KPK tidak lagi menjadi penuntut, sementara lima pimpinan KPK tidak ada yang dari kejaksaan? Termasuk untuk melaksanakan tugas baru eksekusi (pelaksanaan putusan), kewenangan yang baru diberikan oleh UU No 19/2019.

                Teori Kewenangan

                Sebagai negara yang berdasar hukum, setiap kewenangan hanya sah jika dilandasi hukum. Sebab, hanya dari keabsahan wewenang lahir tindakan yang sah.

                Ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan. Yakni, atribusi (atributie), delegasi (delegatie), dan mandat (mandaat). Atribusi adalah wewenang yang diperoleh dari perundang-undangan. Artinya, wewenang yang diberi oleh pembentuk hukum secara langsung dalam perundang-undangan.

                Wewenang yang timbul berdasar hal ini kemudian disebut asas legalitas (legalitiebeginsel). Wewenang ini bisa didelegasikan oleh badan/organ pemerintahan yang lain.

                Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggung jawab penerima delegasi (delegataris). Mandat adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan.

                Dalam praktik inilah yang sering kita lihat dengan bertindak atas nama pemilik kewenangan. Ditinjau dari segi tanggung jawabnya, pada wewenang mandat (mandaat), tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (mandans). Penerima mandat (mandataris) tidak dibebani tanggung jawab dan tanggung gugat atas wewenang yang dijalankan.

                Tugas Baru KPK

                Berdasar pasal 6 UU 19/2019, tugas KPK adalah (1) pencegahan sehingga tidak terjadi korupsi. (2) Koordinasi dengan instansi yang berwenang memberantas korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. (3) Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan. (4) Supervisi terhadap instansi yang berwenang memberantas korupsi. (5) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap korupsi. (6) Melaksanakan penetapan dan putusan hakim.

                Artinya, politik hukum negara melalui pembentuk undang-undangnya menugaskan kepada KPK enam hal yang dimaksud. Salah satunya, secara tekstual, KPK berdasar pasal 6e UU 19/2019 diatribusi oleh negara untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi.

                KPK yang diberi enam tugas tersebut adalah KPK sebagai kelembagaan. Di dalamnya terdiri atas dewan pengawas yang berwenang memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan serta pimpinan KPK dan pegawai KPK. Dengan demikian, pimpinan KPK memiliki kewenangan atribusi untuk menyelidik, menyidik, menuntut, dan bahkan melaksanakan putusan hakim sehingga sah untuk mengeluarkan sprindik.

                Apakah berbeda antara tugas dan kewenangan, atau bahkan antara hak dan kewajiban? Dalam praktik perumusan norma peraturan perundangan, kita memang tidak konsisten menggunakan istilah tersebut. Ada yang berasumsi, karena tugas diberikan peraturan berkonsekuensi melahirkan kewenangan. Namun, pada beberapa peraturan yang lain dinyatakan sebagai kewajiban di dalamnya diberi atribusi kewenangan.

                Prinsipnya, tugas, kewenangan, hak, maupun kewajiban yang diatur oleh peraturan perundangan adalah bentuk ’’kebolehan untuk melakukan atau tidak sesuatu tindakan hukum pemerintahan’’. Karena itu, mempersoalkan istilah-istilah yang dimaksud dalam hukum di Indonesia, masih diperlukan diskusi yang panjang.

                Kerancuan

                Keraguan ini sesungguhnya juga dipengaruhi kesalahan memahami rezim hukum acara pidana korupsi yang masih dalam bayang-bayang hukum acara pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHAP yang menyatakan bahwa sprindik hanya dapat dibuat penyidik. Tentu begitu. Namun, mengenai siapa yang memiliki kewenangan atribusi menyidik, di sini soalnya yang perlu diluruskan.

                Dalam KUHAP, penyidik adalah penyidik Polri dan PPNS. Namun, untuk tindak pidana tertentu, jaksa pun berhak menyidik.

                Mari kita urai kembali. Dalam pasal 39 UU KPK ditegaskan, hukum acara pidana umum berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU KPK. Secara umum, hukum acara tindak pidana korupsi tunduk pada KUHAP, tetapi secara khusus (spesialitet) tunduk pada hukum acara sebagaimana diatur dalam UU 31/1999 jo UU 20/2001.

                Karena itu, keberadaan KPK dengan tugas menyelidiki, menyidik, menuntut, dan melaksanakan putusan memiliki landasan atribusi yang setingkat, yaitu sama-sama undang-undang. Polisi diatribusi UU KUHAP dan UU Kepolisian. Kejaksaan diatribusi oleh UU KUHAP dan UU Kejaksaan. Sementara KPK diatribusi oleh UU KPK. Publik terus terbawa dalam asumsi tersebut. Lupa bahwa KUHAP merupakan hukum acara pidana umum sementara dalam rezim hukum acara pidana korupsi.

                Sejak lahirnya UU KPK pada 27 Desember 2002, pembentuk undang-undang telah memberikan atribusi baru sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut baru, yaitu penyelidik, penyidik KPK, dan penuntut umum KPK khusus untuk korupsi.?Karena itu, berdasar KUHAP dan UU KPK, penyelidik korupsi terdiri atas penyelidik Polri dan penyelidik pada KPK yang dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi lainnya, dan/atau internal KPK.

                Penyidik korupsi terdiri atas penyidik Polri, penyidik kejaksaan, dan penyidik pada KPK yang dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, serta penyidik PNS yang diberi wewenang khusus (pasal 45 UU 19/2019). Penuntut?korupsi adalah penuntut dari kejaksaan dan penuntut KPK yang juga berasal dari kejaksaan (pasal 51 UU 30/2002).

                Tunai sudah keraguan apakah KPK dapat menerbitkan sprindik, sprintut, dan pelaksanaan putusan hakim sebagai pelaksanaan tugas atribusi KPK sebagaimana pasal 6 UU 19/2019. Mari khalayak Indonesia, cintai dan jaga terus cinta Anda kepada KPK secara cerdas.?(*)


                *) Nurul Ghufron, Wakil ketua KPK

                Editor : Dhimas Ginanjar


                Close Ads